Pertanyaan:
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila Isfandiyar telah menggunakan perangkat lunak bajakan milik beberapa perusahaan, kemudian memutuskan untuk bertobat dan membuat suatu pernyataan kesanggupan untuk membayar seluruh utangnya dengan harta yang dimilikinya saat ini maupun harta yang akan diwarisinya di masa mendatang, bagaimana hukumnya?
Pada saat membuat pernyataan tersebut, ia memahami konsekuensi dari pernyataannya dan mengikuti pendapat para ulama yang menyatakan bahwa pernyataan kesanggupan semacam itu langsung mengikat secara hukum syariat, meskipun pihak yang dirugikan tidak mengetahui ataupun menyetujuinya. Ia juga mengikuti pendapat para ulama yang menyatakan bahwa harta miliknya secara langsung menjadi hak pihak-pihak yang dirugikan.
Dalam keadaan demikian, mengingat ia tidak mampu melunasi seluruh utang tersebut meskipun bekerja sepanjang hidupnya, serta karena hal itu akan menimbulkan kesulitan yang sangat berat baginya, apakah ia diperbolehkan melakukan talfiq atau mengikuti fatwa lain untuk menetapkan kembali syarat-syarat pernyataan kesanggupannya?
Dengan demikian, kewajiban pembayaran utang tersebut menjadi tanggungan dalam dzimmah maliyyah-nya (tanggung jawab keuangan pribadinya), dan bukan langsung melekat pada harta benda tertentu yang dimilikinya.
Apakah hal tersebut diperbolehkan, mengingat tidak seorang pun pernah mendengar pernyataan kesanggupan yang ia buat?
Jazakumullahu khairan.
--
Mustafa Bahadur (Bandung, Jawa Barat)
Jawaban:
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.
Diperbolehkan bagi Isfandiyar untuk melakukan talfiq (mengombinasikan pendapat ulama) atau beralih mengikuti pendapat (fatwa) lain yang menyatakan bahwa utang tersebut tetap menjadi tanggungan dalam dzimmah maliyyah (tanggung jawab keuangan personal), dan tidak langsung melekat pada harta benda fisiknya secara langsung ('ain al-mal).
Dalam koridor hukum syariat, terdapat beberapa alasan fundamental mengapa langkah berpaling (ruju') dari pendapat pertama ke pendapat kedua ini sah dan dapat dibenarkan dalam kondisi Isfandiyar:
1). Talfiq dan Ruju’ (Beralih Mazhab) untuk Menghindari Masyaqqah (Kesulitan Berat)
Dalam ushul fiqh, seorang awam yang belum mencapai tingkatan mujtahid diperbolehkan untuk berpaling dari satu pendapat ulama ke pendapat ulama lain, terlebih jika pendapat sebelumnya menimbulkan masyaqqah (kesulitan yang sangat berat) atau kesempitan hidup (dhafiq). Syariat Islam dibangun di atas prinsip kemudahan:
"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)
Ketika Isfandiyar menyadari bahwa mengikatkan utang langsung pada substansi hartanya saat ini dan masa depan membuatnya tidak mampu bertahan hidup layak dan mengalami kesulitan ekstrem, ia boleh mengambil rukhsah (keringanan) dengan mengikuti pendapat fikih yang lebih melapangkan kondisinya.
2). Status Pernyataan Sepihak yang Belum Diserahterimakan
Pernyataan kesanggupan membayar (iltizam) yang dibuat oleh Isfandiyar secara sepihak—tanpa adanya interaksi, tuntutan, kesepakatan, ataupun persetujuan (qabul) dari pihak perusahaan yang dirugikan—pada hakikatnya belum melahirkan ikatan hukum syariat yang final atas harta fisiknya.
- Menurut mayoritas ulama (Jumpur Fuqaha), suatu komitmen keuangan atau pengakuan utang baru dianggap mengikat secara sempurna jika telah tersampaikan dan diterima oleh pihak yang berpiutang.
- Karena tidak seorang pun pernah mendengar atau menerima pernyataan tersebut, ia statusnya barulah sebuah niat atau ketetapan personal (internal) yang belum bertransformasi menjadi hak milik legal komersial bagi pihak lain atas objek harta tertentu. Oleh karena itu, mengubah formula komitmen tersebut sangat dimungkinkan.
3). Hakikat Ganti Rugi Pembajakan adalah Dzimmah, Bukan 'Ain
Secara asal, kewajiban membayar ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau penggunaan perangkat lunak bajakan adalah kompensasi atas nilai manfaat yang dikonsumsi secara ilegal (dhaman al-manafi').
- Kewajiban ganti rugi ini secara otomatis masuk ke dalam dzimmah maliyyah (tanggungan abstrak personal) si pelaku, bukan langsung menyita atau melekat pada fisik harta ('ain) miliknya, kecuali jika diputuskan oleh pengadilan (qadha').
- Dengan mengembalikan status utang tersebut ke dalam dzimmah, Isfandiyar tetap diakui memiliki utang yang wajib dibayar sesuai kemampuan, namun hartanya saat ini tidak serta-merta menjadi haram bagi dirinya untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4). Tidak Ada Unsur Talfiq yang Terlarang
Talfiq yang dilarang adalah yang menghasilkan sebuah hukum baru yang bertentangan dengan ijmak (konsensus) ulama atau memadukan dua pendapat dalam satu amalan tunggal hingga membatalkan kedua pendapat tersebut (seperti berwudhu meniru sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi sehingga wudhunya batal menurut kedua mazhab).
Dalam kasus ini, Isfandiyar hanya membatalkan komitmen internalnya yang memberatkan dan memilih pendapat bahwa kewajiban finansialnya berkedudukan sebagai utang piutang biasa dalam dzimmah. Hal ini in syaa Allah bukan termasuk talfiq yang terlarang.
Kesimpulan & Saran Langkah Selanjutnya
Isfandiyar sah secara syar'i untuk menetapkan kembali bahwa seluruh ganti rugi tersebut adalah utang dalam dzimmah-nya. Dengan demikian:
- Harta yang dimilikinya sekarang maupun warisan di masa depan tetap menjadi hak milik sah Isfandiyar untuk digunakan hidup dan bernafkah.
- Ia wajib bertahap membayar ganti rugi/utang tersebut kepada perusahaan terkait sesuai dengan kelapangan dan kemampuannya (istitha'ah), tanpa harus menghancurkan kehidupan finansialnya sendiri.
Demikian, semoga Allah berkenan untuk memberikan kemudahan, taufiq dan ridho-Nya. Wallahu a'lam bishshawaab
Wassalaamu 'alaikum wrwb.
--
Agung Cahyadi, MA